Rencana Lockdown Akan Mustahil Pemerintahan Menjalankan PPKM
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Sabtu menerangkan argumen yang menggerakkan pemerintahan berlakukan Limitasi Aktivitas Warga (PPKM) untuk membendung COVID-19, bukan lockdown.
Karena dengan kondisi lockdown akan sangat mempengaruhui suatu sektor ekonomi. Seperti di beberapa sektor essential maka dari itu mungkin akan terus diperpanjang dalam hal nya PPKM darurat. Menurut pemerintahan akan lebih efektif dibandingkan dengan kondisi lockdown.
PPKM dianggap akan mengurangi suatu angka dari kasus dan wabah covid19. Tetapi ada beberapa program yang akan dijalankan oleh pemerintahan. Disaat masa PPKM jelas ekonomi masyarakat akan berkurang disaat keadaan normal.
“Jadi benar ada pembicaraan, tetapi pokok dari ke-2 nya ialah limitasi aktivitas ekonomi,” kata Nazara dalam dialog online.
Program Yang Akan Diberikan Oleh Pemerintahan Disaat Masa PPKM
Disebutkannya, argumen khusus penerapan PPKM ialah karena Indonesia mempunyai golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang berbeda. Misalkan, ada barisan berpendapatan rendah dan barisan berpendapatan tinggi yang tinggal di perkotaan dan perdesaan, sambungnya.
Berdasar sikap ekonomi masing-masing golongan masyarakat. kelihatan jika warga dengan tabungan kurang dari Rp1 juta mulai tarik uang untuk keperluan setiap hari, kata Nazara. Sedang untuk warga dengan tabungan di atas Rp10 juta, nilai tabungan malah bertambah di tengah-tengah wabah, katanya.
Bantuan Dana Sosial Akan Diberikan Oleh Pemerintahan
Ingat keadaan ekonomi warga yang berbeda. Pemerintahan sudah mempersiapkan beragam dana untuk warga yang memerlukan. khususnya untuk warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, katanya.
Tetapi, warga dengan penghasilan yang lebih bagus memerlukan kontribusi karena wabah COVID-19 sudah memengaruhi sebagian besar kalangan masyarakat, sambungnya. Oleh karenanya, pemerintahan sudah mempersiapkan Program Keluarga Keinginan (PKH) untuk 10 juta keluarga dan program Kartu Sembako untuk 18,8juta keluarga, kata Nazara.
Disamping itu, pemerintahan memberinya Kontribusi Sosial Kontan (BST) ke 10 juta keluarga dan Kontribusi Langsung Kontan Dana Dusun ke warga miskin perdesaan, katanya.
Pemerintahan terus tempuh rangkaian peraturan untuk menolong warga, sama sesuai keperluannya masing-masing, di tengah-tengah wabah COVID-19, tegasnya.
“Negara kita bukan negara kecil. Ada 270 juta jiwa dengan 34 propinsi yang mempunyai karakter berbeda. Keadaan yang lain ini perlu kita lihat. Tiap pemda perlu menyimak keadaan ini,” tandas Nazara.